jam malam di bandung

Jam Malam di Bandung

“Terkejut oleh tindakannya sendiri, Iskandar bingung dan lupa adanya jam malam yang telah ditetapkan. Ia berlari kembali ke rumah Norma dalam keadaan linglung. Akibatnya, dia ditembak oleh pasukan jaga jam malam dan meninggal di depan pintu rumah Norma.”

Kurang lebih itu adalah adegan terakhir di dalam film Lewat Djam Malam karya Usmar Ismail (1954). Peristiwa di dalam film tersebut memiliki kemiripan dengan kejadian yang menimpa Iyo atau Satria N. Bambang vokalis band Pure Saturday di Kafe Camden Jalan Trunojoyo Minggu 23 Februari 2014 dini hari oleh oknum polisi. Iyo yang baru selesai manggung bersama bandnya tiba-tiba dipukul oleh oknum polisi ketika keluar dari kafe tanpa memiliki kesalahan apa pun. Iyo mendapatkan luka di keningnya dan harus mendapatkan sekitar 20 jahitan.

Pemukulan vokalis Pure Saturday tersebut mendapatkan beragam reaksi di masyarakat dan yang paling kencang adalah kegelisahan masyarakat tentang wacana pemberlakuan jam malam di Kota Bandung. Wacana adanya pemberlakuan jam malam di Kota Bandung ini bermula dari rekomendasi Kapolda Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Bandung untuk membatasi jam operasional tempat hiburan malam hingga pukul 24.00 saja.

Walaupun hal ini hanya berupa rekomendasi dan Pemerintah Kota Bandung masih melakukan pengkajian, di lapangan pembatasan ini sudah dilakukan oleh kepolisian. Ternyata rekomendasi pembatasan jam operasional tempat hiburan malam dari Kapolda Jabar ini “dibaca” secara membabi buta oleh jajaran kepolisian di bawahnya. Pemberlakuan jam malam ini diterapkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat dan tempat-tempat umum lainnya seperti kafe, tempat makan, arena bermain, taman atau sarana olah raga, acara nonton bareng sepakbola, bahkan warung yang masih buka di atas pukul 24.00. Banyak warga kota Bandung yang mengeluh dan gelisah karena pemberlakuan aturan yang tidak jelas dasar hukumnya ini.

Wacana pemberlakuan jam malam ini jika dilihat secara seksama, dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Jamil Salmi di dalam buku Violence and Democratic Society (2005) menyatakan bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologi seseorang adalah suatu bentuk kekerasan. Secara lebih khusus pemberlakuan jam malam ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan represif dan alienatif.

Kekerasan Represif dan Alienatif

Kekerasan represif adalah jenis kekerasan yang di dalamnya mencakup pelanggaran hak-hak manusia yang, meskipun secara langsung atau tidak langsung tidak membahayakan kehidupan manusia, merupakan pelanggaran berat dalam mengekang kebebasan, martabat manusia, dan kesamaan hak bagi setiap manusia (Salmi, 2005: 38).  Menurut Salmi, kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak sipil yang pokok adalah kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan berorganisasi dan berpergerakan, privasi, kesamaan di depan hukum dan hak untuk berusaha secara adil. Hak warga kota Bandung untuk melakukan aktivitas selama 24 jam penuh adalah hak sipil yang wajib diberikan pemerintah atau aparat kepada warganya. Pemberlakuan jam malam walaupun diakui aparat masih berupa wacana merupakan bentuk kekerasan represif yang dilakukan aparat negara terhadap warganya.

Louis Althusser di dalam Essays on Ideologi mengatakan bahwa salah satu jenis aparat yang membentuk negara adalah yang disebutnya sebagai Aparat Negara (state apparatus) atau Reppresive State Apparatus (RSA), yaitu pemerintah, administrasi negara, angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, penjara, dan sebagainya yang semuanya berfungsi lewat penekanan (repression) dan kekerasan (violence). Jika pun Pemerintah Kota Bandung tidak mengaku memberlakukan jam malam di Kota Bandung, Pemerintah Kota telah melakukan kekerasan karena telah membiarkan warga kotanya hidup di dalam ketakutan dan kegelisahan akibat wacana jam malam ini.

Pada saat yang bersamaan, kekerasan represif ini diiringi dengan kekerasan alienatif. Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual (rights to emotional, cultural, or intellectual growth).

Kota dan Kemerdekaan Hak Sipil

Manusia selalu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan nonmaterial. Kebutuhan nonmaterial mencakup kebebasan untuk berpendapat dan beraktivitas, kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, kebebasan untuk menikmati keamanan dan kenyamanan hidup di dalam sebuah kota, dan seterusnya. Hak-hak ini merupakan hak asasi yang mungkin dilanggar dalam kekerasan alienatif.

Alasan kriminalitas yang sering terjadi di kota Bandung menjadi dasar bagi aparat untuk melegitimasi kekerasan yang mereka lakukan. Chris Barker di dalam Cultural Studies (2005) mengatakan bahwa kontrol atas akses ke ruang-ruang publik ini berada di tangan rezim-rezim keamanan yang secara terang-terangan melarang kelompok-kelompok sosial yang “tidak diinginkan”…  dan celakanya warga Kota Bandung diperlakukan sama rata seperti kelompok berandal yang selalu melakukan tindak kriminal atau teror sehingga akses kota dibatasi pada tengah malam. Merujuk pada pandangan Barker, semakin meningkatnya ketakutan sehari-hari terkait dengan persepsi tentang adanya peningkatan kriminalitas secara umum dan khususnya perampokan dan penyerangan publik menyebabkan ruang publik diprivatisasi—dibuat seolah-olah kota bukan milik warga, tetapi milik aparat negara.

Piliang dalam Dunia yang Dilipat (2011: 230) menyatakan bahwa ciri sebuah kota modern adalah terbentuknya berbagai pertemuan atau garis lintas (trans) di antara berbagai elemen yang membangunnya, yang di dalamnya berlangsung berbagai garis interaksi, persilangan, dan persinggungan. Ketimbang sebuah teks, kota adalah sebuah interteks, yang di dalamnya berbagai elemen pembentuk kota bertemu, silang-menyilang dan berinteraksi satu sama lainnya di dalam hubungan multikultural. Kota seharusnya menyediakan akses sebanyak mungkin bagi warganya untuk menikmati setiap ruang di kota tersebut sesuai dengan haknya. Ketika hak ini dirampas, kota tidak lebih hanya sebagai penjara yang membatasi warganya untuk beraktivitas. Kota pada keadaan ini menjadi sangat menakutkan.

Wacana Jam malam di kota Bandung telah merampas hak warga kota. Bukannya menimbulkan rasa aman, jam malam justru membuat wajah Kota Bandung makin mencekam!***

 

Daftar Pustaka

Barker, Chris. 2005. Cultural Studies: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Bentang.

Piliang, Yasraf Amir. 2011. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Bandung: Matahari.

Salmi, Jamil. 2005. Violence and Democratic Society. Yogyakarta: Pilar Media.

foto: Rina Rianasari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *